SUARA GARUT - Menjelang jatuh tempo penghapusan tenaga honorer oleh Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan, Komisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat(RDP), pada Rabu, (24/05/2023).
Dalam RDP tersebut Menteri Nadim Makarim menjelaskan terkait alasan utama permasalahan honorer itu selalu ada di Indonesia.
Selain itu, Menteri Nadim juga membeberkan tiga pilar solusi yang dimungkinkan dapat menyelesaikan permasalahan guru honorer.
Menurut Menteri Nadim, tiga alasan utama yang menyebabkan permasalahan honorer itu selalu ada adalah sebagai berikut:
Baca Juga:Polres Jakbar Musnahkan 272 Kilogram Sabu dan Ganja Hasil Tangkapan Tiga Bulan Terakhir
1.Guru, adalah pekerja yang ada didalam di sekolah-sekolah kita, bisa kapan saja pindah, berhenti, pensiun, atau meninggal sewaktu waktu.
"Jadi sekolah itu tidak bisa menggganti, karena harus menunggu rekrutmen guru ASN secara terpusat," kata Menteri Nadim.
Ini suatu hal yang berbeda sambung Mas menteri, dimana, di siklus sekolah itu, ada kebutuhan guru yang real time.
Yang terjadi secara berkala, tetapi rekrutmen guru dilakukan secara gelondongan pertahun.
"Jadi ini, menurut kita adalah masalah yang selalu menyebabkan kebutuhan guru secara tiba-tiba didalam sekolah, " ujarnya.
Baca Juga:Jamaah Haji Kloter 1 Embarkasi Jakarta Tiba di Madinah: Marhaban Dhuyufurrahman
Ujung-ujungnya kata Menteri Nadim, terpaksa sekolah merekrut tenaga honorer baru.
"Ini yang harus kita selesaikan dengan mekanisme," kata Menteri Nadim dihadapan peserta RDP Komisi X DPR RI.
2. Perekrutan ini dilakukan secara terpusat karena adanya kekhawatiran bahwa jumlah dan kompetensi guru itu tidak sesuai kebutuhan.
"sebenarnya kalau kita sudah punya data dari setiap sekolah, seharusnya yang nengerti kebutuhan rekruten guru itu harus kembali ke sekolah," tandasnya.
Mereka yang membutuhkan, dan tentunya pemerintah pusat dan Pemda bisa mengawasi berdasarkan jumlah murid dan kapasitas.
"Berapa sih sebenarnya, guru yang dibutuhkan di masing-masing sekolah," katanya
Karena perekrutan ini dilakukan pusat, maka terjadilah siklus-siklus yang tidak syinkron dengan masing-masing sekolah, imbuhnya.
3. Sudah kita alami beberapa kali adalah Pemda tidak mengajukan formasi guru ASN yang sesuai dengan kebutuhan guru yang datanya dari pusat.
"Jadi jumlah murid, data dari dapodik, karena berbagai macam alasan," ujarnya.
Ketiga permasalahan ini menurut Menteri Nadim, mendorong pemerintah pusat untuk mencari solusi.
"Alhamdulilah setelah kira-kira enam bulan diskusi empat Kementerian, Kemendikbudristek, Kemenkeu, KemenpanRB, dan Kemendagri sudah mengerucut pada solusi, harapanya ini menjadi solusi permanen yang akan di implemntasikan di tahun 2024," tegasnya
Menyikapai permasalahan guru honorer tersebut, Menteri Nadim Menyebutkan ada tiga pilar solusi yang sifatnya permanen.
Tiga pilar dari solusi permanen tersebut adalah:
1. Konsep Market Place untuk guru,
Konsep tallen full untuk guru, dimana akan ada suatu tempat semua guru yang boleh mengajar masuk dalam suatu data best dan bisa di akses oleh semua sekolah di Indonesia
2. Pola Perekrutan oleh sekolah
Pola perekrutan yang tadinya dilakukan secara central lice (terpusat) diubah menjadi pola perekrutan langsung oleh sekolah. Jadi Sekolah bisa melakukanya kapanpun.
3. Penempatan pada formasi kurang minat.
Memastikan bahwa, kalaupun kita sudah membuat market place atau bisa dibilang pasar talenta, tiap sekolah tetap saja, pasti akan ada sekolah-sekolah yang ada kebutuhan guru, dan tidak ada guru-guru yang tidak ingin di posisikan di sekolah itu.
"Jadi solusi kita adalah, merubah sistem insentif, untuk memastikan yang tidak ada minat mengajar di sekolah segera terisi," pungkasnya. (*)
